"FRENCHISE KENA PAJAK JUGA GA YA??"
Dalam beberapa tahun ini banyak bermunculan macam-macam makanan atau jenis makanan yang baru, yang difaryasikan dengan rasa dan kemasan yang unik. Inilah terobosan terbaru dalam industri makanan.
Berbeda dengan warung tegal (warteg ) atau rumah makan sederhana, yang menyajikan beberapa makanan dengan ciri khas dari suatu daerah tertentu. Beberapa Pengusaha warung Tegal (warteg) atau ruma makan sederhana di Ibu Kota akhirnya bisa bernapas lega. Sebab, Pemprov DKI Jakarta memastikan, usaha warteg yang memiliki omzet penjualan di bawah Rp 200 juta per tahun tidak akan dikenakan pajak restoran. Hal ini diatur dalam Perda No 11 Tahun 2011 tentang Pajak Restoran yang sudah diberlakukan sejak Januari 2012.
Dalam salah satu pasal pada Perda tersebut, warung makan tidak termasuk objek pajak restoran yaitu pelayanan yang disediakan restoran dengan nilai penjualannya tidak melebihi Rp 200 juta per tahun, atau Rp 16,6 juta per bulan atau Rp 550.000 per hari.
Dalam perda itu sendiri tidak spesifik mengatur tentang pajak warteg, melainkan hanya mengatur pajak restoran sebesar 10 persen dari omzet penjualan. Restoran yang dimaksud dalam perda ini, rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar dan sejenisnya termasuk jasa boga dan katering.
“Kebijakan ini tidak hanya berlaku di Provinsi DKI saja, melainkan juga berlaku diseluruh kabupaten atau kotamadya di Indonesia berdasarkan Undang-Undang (UU) No 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah,”
Dibeberapa daerah seperti kota Tangerang dan Surabaya saja omzet wartegnya rata-rata Rp 15 juta per bulan hingga Rp 180 juta per tahun. Lalu, di kota Bandung dan Depok omzetnya rata-rata Rp 10 juta per bulan hingga Rp 120 juta per tahun.
Balegda DPRD DKI melayangkan surat kepada Gubernur DKI untuk mencabut penundaan pelaksanaan Perda No 11 Tahun 2011 dengan segera mengundangkannya menjadi perda baru. Sebab, jika tidak segera diundangkan, tahun ini, Pemprov DKI tidak memiliki dasar hukum untuk memberlakukan pajak restoran menyusul dicabutnya Perda No 8 Tahun 2003.
“Jadi, Perda Pajak Restoran sudah diundangkan secara resmi dengan Perda No 11 Tahun 2011 dan mulai berlaku Januari 2012.
Ada juga beberapa FRENCHISE, yg sudah mempunyai warung atau tempat untuk menikmati makanan. Berbeda dengan warteg yg sudah mempunyai tempat untuk dan tidak berpindah-pindah tempat.
Mungkin ini masih menjadi pembahasan untuk dikemudian hari, apakah frenchise akan kena pajak atau tidak???. (Aeng_88)
Dalam beberapa tahun ini banyak bermunculan macam-macam makanan atau jenis makanan yang baru, yang difaryasikan dengan rasa dan kemasan yang unik. Inilah terobosan terbaru dalam industri makanan.
Berbeda dengan warung tegal (warteg ) atau rumah makan sederhana, yang menyajikan beberapa makanan dengan ciri khas dari suatu daerah tertentu. Beberapa Pengusaha warung Tegal (warteg) atau ruma makan sederhana di Ibu Kota akhirnya bisa bernapas lega. Sebab, Pemprov DKI Jakarta memastikan, usaha warteg yang memiliki omzet penjualan di bawah Rp 200 juta per tahun tidak akan dikenakan pajak restoran. Hal ini diatur dalam Perda No 11 Tahun 2011 tentang Pajak Restoran yang sudah diberlakukan sejak Januari 2012.
Dalam salah satu pasal pada Perda tersebut, warung makan tidak termasuk objek pajak restoran yaitu pelayanan yang disediakan restoran dengan nilai penjualannya tidak melebihi Rp 200 juta per tahun, atau Rp 16,6 juta per bulan atau Rp 550.000 per hari.
Dalam perda itu sendiri tidak spesifik mengatur tentang pajak warteg, melainkan hanya mengatur pajak restoran sebesar 10 persen dari omzet penjualan. Restoran yang dimaksud dalam perda ini, rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar dan sejenisnya termasuk jasa boga dan katering.
“Kebijakan ini tidak hanya berlaku di Provinsi DKI saja, melainkan juga berlaku diseluruh kabupaten atau kotamadya di Indonesia berdasarkan Undang-Undang (UU) No 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah,”
Dibeberapa daerah seperti kota Tangerang dan Surabaya saja omzet wartegnya rata-rata Rp 15 juta per bulan hingga Rp 180 juta per tahun. Lalu, di kota Bandung dan Depok omzetnya rata-rata Rp 10 juta per bulan hingga Rp 120 juta per tahun.
Balegda DPRD DKI melayangkan surat kepada Gubernur DKI untuk mencabut penundaan pelaksanaan Perda No 11 Tahun 2011 dengan segera mengundangkannya menjadi perda baru. Sebab, jika tidak segera diundangkan, tahun ini, Pemprov DKI tidak memiliki dasar hukum untuk memberlakukan pajak restoran menyusul dicabutnya Perda No 8 Tahun 2003.
“Jadi, Perda Pajak Restoran sudah diundangkan secara resmi dengan Perda No 11 Tahun 2011 dan mulai berlaku Januari 2012.
Ada juga beberapa FRENCHISE, yg sudah mempunyai warung atau tempat untuk menikmati makanan. Berbeda dengan warteg yg sudah mempunyai tempat untuk dan tidak berpindah-pindah tempat.
Mungkin ini masih menjadi pembahasan untuk dikemudian hari, apakah frenchise akan kena pajak atau tidak???. (Aeng_88)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar